Membongkar Strategi Sosial Pemerintah: Refleksi dari FGD Bersama Menteri Sosial Drs. H. Saifullah Yusuf

 

Padang, 27 April 2025 – Dalam suasana yang hangat namun penuh perenungan, Universitas Negeri Padang (UNP) melalui UNP TV menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema penting mengenai masa depan kebijakan sosial di Indonesia. Hadir sebagai pembicara utama, Menteri Sosial Republik Indonesia, Drs. H. Saifullah Yusuf, memaparkan visi serta tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan mandat kesejahteraan rakyat.

Acara yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube UNP TV ini menjadi ruang terbuka bagi berbagai kalangan — mulai dari akademisi, mahasiswa, hingga praktisi sosial — untuk menyuarakan pandangan dan memberikan masukan terhadap kebijakan sosial yang tengah berjalan.

Dalam pemaparannya, Menteri Sosial, yang akrab disapa Gus Ipul, menggarisbawahi bahwa tantangan sosial di Indonesia bukan hanya persoalan angka kemiskinan, tetapi juga menyangkut distribusi kesejahteraan yang belum merata.

“Kita tidak bisa bicara soal pengentasan kemiskinan tanpa menyentuh akar strukturalnya: ketimpangan akses, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi,” tegasnya.

Menurut data terbaru yang disampaikan dalam forum tersebut, masih terdapat jutaan warga Indonesia yang tergolong rentan miskin. Pemerintah pun melalui Kementerian Sosial menggencarkan sejumlah program bantuan sosial (bansos), pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi sosial yang berbasis komunitas.

Dalam diskusi, Gus Ipul menyoroti pentingnya penggunaan data yang akurat dan terintegrasi. Kementerian Sosial tengah memperkuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi dasar dalam penyaluran bantuan agar tepat sasaran.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pendekatan holistik — tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan akses pendidikan.

“Kita perlu memberdayakan, bukan sekadar memberi. Masyarakat ingin bangkit, kita harus hadir sebagai fasilitator dan mitra perubahan,” katanya.

Diskusi menjadi semakin dinamis ketika sejumlah akademisi UNP menyampaikan gagasan agar kampus turut serta dalam memformulasikan kebijakan sosial berbasis riset. Gus Ipul pun menyambut baik inisiatif tersebut.

Ia menyebut bahwa kementerian membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi, baik dalam hal pengembangan data maupun evaluasi dampak program. Hal ini menjadi cerminan pendekatan baru yang lebih partisipatif.

Salah satu mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial UNP, dalam sesi tanya jawab, mempertanyakan transparansi penyaluran bansos dan mekanisme pengawasan di lapangan.

Gus Ipul menjawab dengan lugas bahwa saat ini pihaknya tengah memperkuat sistem digitalisasi dan melibatkan aparat desa serta relawan sosial dalam sistem pelaporan masyarakat.

“Kepercayaan publik harus dibangun dari keterbukaan dan sistem yang bisa diaudit. Kita tidak boleh main-main dalam urusan rakyat,” ujarnya.

FGD ini membuktikan bahwa diskusi lintas sektor sangat penting untuk merumuskan kebijakan sosial yang tidak hanya responsif, tetapi juga berkelanjutan. Menteri Sosial menutup acara dengan ajakan agar semua pihak terus memperjuangkan nilai keadilan sosial sebagai pondasi pembangunan bangsa.

“Kesejahteraan bukan hanya tugas negara, tapi gerakan bersama. Mari kita rawat semangat gotong royong dan keadilan untuk semua,” pungkasnya.