Mensos Gus Ipul Ajak UNP Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat: 53 Unit Siap Beroperasi, Target 200 pada 2025

Pada Senin malam, 28 April 2025, Menteri Sosial RI Drs. H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama civitas akademika Universitas Negeri Padang (UNP) untuk membahas kemitraan dalam pembangunan Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan ekstrem melalui pendidikan alternatif. 

Gus Ipul menjelaskan program Sekolah Rakyat menargetkan pembangunan 200 unit pada 2025 dengan skema pembiayaan 100 unit dibiayai APBN dan 100 unit oleh pihak swasta yang akan selesai pada 2026. Selain itu, hingga Maret 2025, terdapat 53 Sekolah Rakyat siap beroperasi pada tahun ajaran 2025–2026 dan 82 lokasi masih dalam tahap asesmen yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum.

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang dirancang untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan dan pengembangan keterampilan praktis serta karakter sosial. Program ini mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025–2026 dengan konsep boarding school di atas lahan seluas 5–10 hektare, mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA.

Menurut data Kementerian Sosial, pemerintah telah menerima lebih dari 200 usulan lokasi — baik berupa bangunan maupun lahan kosong — untuk Sekolah Rakyat, dan menyiapkan rencana finalisasi pembangunan pada Mei 2025.

Gus Ipul membuka FGD dengan menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat akan menjadi solusi atas persoalan pendidikan di kalangan masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrem. Pertemuan di UNP malam itu juga dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, dan Rektor UNP Krismadinata. Dalam forum tersebut, Menteri Sosial menekankan pentingnya kolaborasi perguruan tinggi untuk memastikan kurikulum dan fasilitas pendukung dapat terpenuhi sesuai standar pendidikan nasional.

Rektor Krismadinata merespons positif dengan menyatakan UNP siap menyiapkan gedung dan sarana prasarana yang ada untuk Sekolah Rakyat. UNP juga berencana melibatkan dosen dan mahasiswa (melalui KKN atau kegiatan pengabdian masyarakat) dalam pendampingan pembelajaran serta pengembangan kurikulum karakter.

Hingga saat ini, terdapat 53 unit Sekolah Rakyat yang telah selesai survei dan siap beroperasi pada Juli 2025, sementara 82 lokasi lain masih dalam proses asesmen kelayakan oleh Kementerian PU. Perekrutan tenaga pendidik telah dimatangkan melalui opsi penugasan ASN dan guru bersertifikat profesi, dengan kurikulum yang difinalisasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program ini juga melibatkan BPS untuk mengidentifikasi calon siswa dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1, guna memastikan sasaran tepat sasaran.

Pemerintah menargetkan seluruh persiapan infrastruktur, kurikulum, dan SDM selesai pada Juli 2025 sehingga Tahun Ajaran 2025–2026 dapat segera dimulai. Gus Ipul berharap kolaborasi dengan perguruan tinggi seperti UNP, Unesa Surabaya, dan UINSU dapat mempercepat pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat di seluruh kabupaten/kota, minimal satu sekolah per kabupaten.